Proyek pengadaan sepeda motor sebanyak 64 unit yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kamupaten kediri diduga sarat dengan tindakan penyimpangan dan korupsi.
Pengadaan sepeda motor yang dibagikan pada setiap kecamatan se Kabupaten Kediri dan didanai dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 tersebut memang sangat mengundang tanya. Selain diduga ada permainan harga, soal pengambilan atau pembelian sepeda motor jenis Supra X TD itu juga terkesan janggal.
Sebab, menurut informasi yang diperoleh Fajar Nusantara,pembeliannya tidak dilakukan di Kediri, melainkan dilakukan di daerah Tulungagung. Padahal jika mengambil atau membeli di Tulungagung harganya mungkin relatif lebih mahal dibanding dengan Kediri. Diduga dari harga pembelian ini masih ada selisih sekitar Rp. 50 juta dari nilai yang telah dianggarkan.
Perlu diketahui, Dana DAK dengan nilai total Rp. 1.253.175.000 itu dibagi menjadi beberapa pos penggunaan yang meliputi : Pengadaan sepeda motor sebanyak 60 unit senilai Rp.899.465.000., kemudian untuk sarana hubungan senilai Rp. 128.030.000, sedangkan untuk BKB Kid senilai Rp 49.910.000, dan untuk pengadaan Notebook senilai Rp 7.595.000.
Sayangnya, terkait dugaan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi tersebut belum bisa dikonfirmasi. '' pak kepala sedang tidak ada ditempat mas'' kata seorang staf Dinas BPPKB saat Fajar nusantara berusaha menemui Dibyo, kepala dinas BPPKB. Padahal, menurut seorang sumber, saat itu kepala dinas kemungkinan besar sedang ada ditempat. Apakah memang kepala dinas sedang tidak ada di tempat ataukah sengaja menghindar karena enggan menemui wartawan, ini belum jelas. Namun seorang wartawan dari sebuah media lokal dikediri juga merasakan hal yang sama dengan fajar nusantara.. (Tim/*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SILAKAN KOMENTAR KRITIK DAN SARAN ANDA