KHAWATIR MARKUS, DISDIK BENTUK TIM DAK 2010

Pamekasan Fajar Nusantara,
Dugaan maraknya makelar kasus (markus) DAK 2010 mendapat tanggapan serius dari otoritas tertinggi bidang pendidikan Pamekasan. Disdik tidak ingin ada sekolah yang menjadi korban oknom tertentu yang mengatasnamakan disdik untuk meminta sejumlah uang agar mendapatkan DAK.
Seperti diberitakan, terdapat sejumlah kepala sekolah yang megaku resah karena mendapatkan tekanan dari salah satu oknum yang mengatasnamakan Disdik Pamekasan dan Disdik Jatim bahwa, jika ingin mendapatkan DAK harus membayar sejumlah uang. Bahkan, informasinya, terdapat salah satu lembaga yang nyaris menjadi korban penipuan semacam itu.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, lembaga yang diusulkan penerima DAK 2010 mencapai 134 lembaga dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rinciannya, SD sebanyak 54 dan SMP 80 lembaga. Sementara, dari dana sekitar Rp 30 milliar untuk DAK 2010, masing-masing penerima tidak akan sama mendapatkannya, sesuai dengan tingkat kebutuhan.
Kepala Dinas Pendidikan Achmad Hidayad melalui Kabid TK-SD Shalah Samlan menegaskan, untuk mengantisipasi kerawanan markus, pihaknya telah membentuk tim khusus DAK 2010. Tim tersebut nanti akan mengawasi pencairan dana terhadap sejumlah lembaga penerima DAK.
Diakuinya, untuk menjaga independensi tim tersebut, pihaknya mengaku tidak hanya melibatkan dari internal dinas pendidikan saja. Tetapi, mengambil unsur dari luar disdik seperti anggota DPRD, dewan pendidikan,termasuk LSM dan masyarakat Pamekasan. "Dengan seperti itu, kami yakin tidak akan ada markus. Tapi, saya tetap harap masyarakat tetap mengawasi," katanya, Rabu (2/6/2010).
Menurut dia, lembaga yang menerima DAK terbagi dalam dua kategori. Pertama, untuk SD, akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 260 juta untuk bangunan fisik dan pembangunan perpustakaan. Sementara, untuk ketegori nomor dua, lembaga tersebut akan mendapatkan dan Rp 180 juta untuk pengembangan mutu seperti pembelian computer dan yang lain. "Ini tidak jauh beda dengan SMP," Ungkapnya.
Lalu, kapan dana tersebut dicairkan? Pihaknya mengakui masih menunggu turunnya surat keputusan (SK) dari Bupati Pamekasan. Sebab, hingga saat ini SK tersebut masih belum turun. "Soal lembaga penerima DAK, itu sudah berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat, dewan serta hasil verifikasi dari tim DAK 2010," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi dan Monitori Pamekasan (FKMP) Moh. Sahur Abadi meminta disdik agar tim tersebut tidak hanya melibatkan orang dalam saja. Sehingga, diakuinya, pengawasan terhadap DAK benar-benar mendapatkan pengawalan ketat. "Masyarakat pasti tidak ingin terjadi permainan dalam pencairan DAK nanti," pungkasnya. (*/)