Dana BOS, Kelir Merah Rapor Mendiknas

Jakarta - Fajar Nusantara,
Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih menjadi fokus kritik masyarakat yang menilai kinerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh buruk. Penilaian tersebut diberikan dalam rangka menyoroti satu tahun kerja Mendiknas dan jajarannya.Mendiknas selalu membanggakan program BOS-nya berhasil, nyatanya masih nol besar. Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan ikut mengkritisi kinerja Mendiknas tersebut dalam diskusi "Satu Tahun Mendiknas:
Rapor Merah Menteri Pendidikan Nasional", Kamis (21/10), di Jakarta."Kami menilai kinerja Mendiknas masih jauh dari harapan, salah satunya soal dana BOS. Mendiknas selalu membanggakan program BOS-nya berhasil, nyatanya masih nol besar," ungkap Jumono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan.Menurut Juwono, pemerintah hanya memberikan 30 persen untuk BOS dari unit anggaran pendidikan dasar. Unit cost untuk siswa sekolah dasar per 1 tahun seharusnya Rp 1,7 juta per siswa, namun Kemdiknas hanya mengeluarkan Rp 400.000 per siswa, sedangkan unit cost siswa SMP per 1 tahun seharusnya Rp 2, 7 juta per siswa, sementara Kemdiknas hanya mengeluarkan Rp 575.000 per siswa."Ini kan sangat jauh sekali bedanya, lalu sisanya kemana," lanjut Juwono.Juwono melanjutkan, masalah lainnya yang perlu disoroti adalah masih banyak pungutan di sekolah-sekolah di daerah, dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencukupi sehingga orang tua keluar biaya ekstra untuk membayar uang sekolah anaknya.
 Masalah tersebut bertambah dengan kebijakan Kemdiknas yang mengucurkan uang untuk Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) dalam jumlah besar, sehingga sekolah berlomba-lomba dari sekolah reguler menjadi RSBI."Klaim Mendiknas jika anggaran akan difokuskan untuk kesejahteraan siswanya itu adalah omong kosong," tegas Juwono.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan menambahkan, kinerja Kemdiknas masih kurang dilihat dari program wajib belajar (Wajar).
"Wajib belajar belum optimal, seharusnya dalam program wajib belajar siswa bisa sekolah dengan gratis, namun ini belum tercapai," lanjut Lodi.
Lodi mengatakan, dalam satu tahun memimpin Kemdiknas, kinerja Mendiknas Mohammad Nuh masih jauh dari harapan, terutama untuk membawa perbaikan-perbaikan dalam pendidikan nasional.(Kmp/*)