Selaraskan Pembangunan Partisipatif

Jombang Fajar Nusantara
“Penyelarasan Perencanaan Teknokratis Partisipatif Sebagai Wujud Pengintegrasian Dan Percepatan Pembangunan Desa” , demikian tema seminar dan lokakarya pembangunan partisipatif Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang digelar pada (18/10) di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang.  Tujuan dari semiloka tersebut antara lain mensosialisasikan dan mempromosikan agenda pengintegrasian; membangun kesepahaman antar pelaku pembangunan, yakni masyarakat, SKPD dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan serta program lainnya; membangun komitmen bersama untuk melaksanakan pengintegrasian sistem perencanaan pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (regular);
mendorong penyelarasan perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratis dan partisipatif.
Dengan adanya semiloka pembangunan partisipatif tersebut hasil yang diharapkan antara lain tercapainya kesepahaman antar pelaku, yakni masyarakat, SKPD dan pelaku program untuk melaksanakan pengintegrasian; terumuskannya strategi dan langkah-langkah pelaksanaan pengintegrasian.
Diungkapkan Ronald Sitompul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang bahwa ada 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan Yaitu politik, teknokratik, partisipatif, topdown (atas –bawah) dan bottom up (bawah-atas) penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
Drs. H. Suyanto MMA bupati Jombang pada acara tersebut memaparkan bagaimana strategi yang harus dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan. Diungkapkan Bupati Suyanto bahwa apa yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya pengentasan kemiskinan belumlah signifikan dibanding dengan pertumbuhan ekonomi makro yang telah dicapai. Diungkapkan Bupati bahwa dari jumlah penduduk Jombang yang 120 juta jiwa, saat ini rumah tangga miskinnya 74.304 KK. ”Kalau kita hitung prosentase jiwa yang miskin, memang masih jauh dibawah 20 % , kurang lebih 13 % mungkin, tapi kalau kita hitung  rumah tangganya maka diatas 20 %. Karena rumah tangga yang sangat miskin memang rata-rata dalam satu KK hanya satu jiwa, dua jiwa dan mereka usianya tidak produktif lagi”, tutur Bupati suyanto.
Bagaimana strategi pendekatan yang harus dilakukan, pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun langkah-langkah antara lain melaksanakan pekerjaan pemantapan  validitas data Rumah Tangga Miskin dan menyusun perencanaan program yang tepat sasaran artinya disesuai kan dengan usia, tingkat produktifitas masyarakat miskin, bukan program yang kemeruh! dengan program yang tepat sasaran setidaknya kwalitas hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan” ungkap Bupati Suyanto.
Mengakhiri paparannya, Bupati Suyanto berharap bahwa untuk perencanaan pembagian  pendistribusian tanggungjawab perlu dihitung bagaimana kondisi geografis, demografis serta infrastrukturnya. (top)