Ketergantungan Sarjana Pada Status PNS

Berdasar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2971/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi PNS Daerah Tahun 2010, maka seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur menggelar tes seleksi PNS yang secara serempak telah dilaksanakan pada Minggu (12/12). Pengumuman hasilnya juga sudah dilakukan pada Selasa (21/12) kemarin. Ternyata, status PNS masih dianggap oleh mayoritas masyarakat Jawa Timur sebagai salah satu profesi prospektif, dengan gengsi dan gaji yang menjanjikan.
Berbagai Kecurangan

Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika kemudian banyak orang “menghalalkan segala cara” demi meraih posisi itu, meskipun sebenarnya gaji yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Untuk meraih posisi PNS, di beberapa daerah bahkan dilakukan praktek jual beli formasi itu. Seorang teman pernah ditawari bahwa dengan membayar sekitar Rp 180 juta, dia dijanjikan lulus tes PNS dan berhak menduduki pangkat Penata Muda (III-a), dengan gaji hanya Rp 1.040.000,- per bulan.
Modus operandi lain yang digunakan adalah dengan jalur titipan. Seorang pejabat, baik pada posisi politik maupun birokrasi, akan “mengkomunikasikan” kepada Panitia Tes bahwa ada peserta tertentu yang akan mengikuti tes PNS. Peserta yang “dibawa” ada kalanya dari kalangan keluarga, namun adakalanya memang orang lain. Dengan “bahasa birokrasi” seperti itu, Panitia Tes yang kedudukannya lebih rendah akan memahami maksud yang dikehendaki.
Modus yang paling vulgar dan terkesan kurang profesional adalah dengan menjual kunci jawaban soal yang akan diujikan. Teknik ini sangat mengundang resiko karena cenderung terbuka (ofensive), sehingga masih memungkinkan masuknya pihak lain ke dalam jaringan yang telah dibangun. Terbongkarnya kasus perjokian di Pamekasan tahun lalu adalah salah satu contohnya.
Cara yang paling lazim ditempuh adalah dengan mengolah hasil tes yang diserahkan pihak ketiga (korektor), sehingga hasil tes yang diumumkan dengan hasil tes yang diterima dari korektor tidak sama, karena sudah “dikondisikan” sesuai dengan pesanan yang masuk. Meski begitu, Panitia Tes tetap akan mengklaim bahwa koreksi telah dilakukan secara murni. Modus-modus tersebut, disengaja ataupun tidak, telah mengindikasikan adanya permainan dengan oknum orang dalam.
Indikasi ini sangat terlihat dengan jelas ketika terjadi komplain yang dilakukan para peserta karena adanya ketidakberesan pada naskah soal. Panitia Tes lokal dengan mudahnya berkelit bahwa itu semua adalah tanggung jawab dari perguruan tinggi (PT) yang telah ditunjuk untuk menyusun soal tes PNS. Yang terjadi kemudian adalah saling lempar tanggung jawab, meskipun seharusnya Panitia Tes tetap harus melakukan quality control terhadap naskah yang akan diujikan dan tidak sekedar “pasrah jadi” kepada pihak ketiga (PT).
Fakta ini diperparah dengan keganjilan yang bermunculan, meskipun tidak terjadi di semua kabupaten/kota. Untuk tes level propinsi, masih ditemukan kesalahan-kesalahan teknis, seperti kekeliruan naskah soal yang diberikan, jumlah naskah yang masih kurang, kebocoran pada kunci jawaban dan sebagainya.
Perbaikan Perguruan Tinggi
Survei ketenagakerjaan di BPS periode Agustus 2010 menunjukkan tingkat penganggur terbuka di Indonesia sebanyak 8,32 juta (7,14 persen) dari total jumlah angkatan kerja yang sebanyak 116,53 juta orang.  Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2010 mencapai 108,2 juta orang, yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 32,5 juta orang (30,05 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap 21,7 juta orang (20,04 persen) dan wiraswasta sebanyak 21 juta orang (19,44 persen). Dari jumlah 8,32 juta penganggur terbuka tersebut, didominasi oleh lulusan diploma I-III (12,78 persen), lulusan sarjana mencapai 11,92 persen dan lulusan SD ke bawah hanya 3,81 persen.
Jumlah sarjana yang menganggur dan kemudian menggantungkan nasib kepada rekrutmen tes PNS yang dibuka setiap tahun, sebenarnya menunjukkan kegagalan negara untuk menciptakan lapangan kerja. Sarjana, sebagai insan akademis, sebenarnya diharapkan mampu menjadi pelopor (piooner) bagi lingkungannya melalui penciptaan lapangan kerja secara mandiri. Kecenderungan pragmatisme ketika masih di bangku kuliah ternyata telah mendorong para sarjana model ini untuk berparadigma sempit dengan meyakini hanya PNS yang menjadi profesi menjanjikan.
Inilah tantangan besar bagi perguruan tinggi di Jawa Timur untuk menggagas dan kemudian mengimplementasikan konsep pendidikan yang berbasis kemandirian dalam berwirausaha. Di sisi lain, perbaikan kualitas perguruan tinggi di Jawa Timur menjadi persoalan yang tidak bisa ditawar lagi. Data Kopertais VII Wilayah Jawa Timur menunjukkan, dari 325 PTS dengan 1.526 prodi yang ada, baru 887 prodi yang sudah terakreditasi, 63 di antaranya memperoleh nilai A, 454 prodi memperoleh nilai B dan sebanyak 370 prodi bernilai C.
Jiwa kewirausahaan, yang diharapkan menciptakan lapangan kerja secara mandiri, tergerus seiring menumpuknya teori-teori yang didiskusikan di bangku perkuliahan. Mahasiswa belum dididik tentang realita kehidupan dan profesi yang berkembang pesat di masyarakat. Tidak jarang fenomena ini menyebabkan output yang kurang up to date sehingga tidak bisa dikategorikan siap pakai (outcome).
Agenda ke depan yang menjadi tugas besar bangsa ini sebenarnya bertumpu kepada perbaikan kualitas sistem pendidikan. Sarjana yang dicetak sudah saatnya diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pembangunan masyarakatnya (social development). Mimpi ini akan terwujud jika proses pendidikan dilaksanakan tidak hanya berorientasi untuk memperoleh pekerjaan (job oriented), tetapi juga melahirkan insan akademis yang bertanggung jawab kepada perbaikan peradaban bangsa. Di sisi lain, pemerintah dituntut serius melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif, tidak sekedar lips service yang manis di bibir tapi tidak ada bukti kongkrit di lapangan. (*)