Mendiknas Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari UTM

Kuala Lumpur - Fajar Nusantara,
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh telah menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Johor Bahru karena dinilai banyak berjasa dan mampu meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi antara Indonesia dengan Malaysia.
"Pak Nuh, belum lama ini mendapat gelar Doktor Kehormatan dari UTM dan penganugerahannya diberikan langsung oleh Cansellor UTM, Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah yang juga merupakan istri dari Sultan Johor," kata Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Rusdi M.A saat dijumpai di Kuala Lumpur, Rabu.

Rusdi mengungkapkan bahwa Mendiknas M Nuh menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan yang sangat tinggi ini bukan saja diperuntukkan kepada dirinya tapi juga kepada rakyat dan bangsa Indonesia terutama kepada dunia pendidikan diantara kedua negara, Indonesia dan Malaysia.
“Pemberian gelar Ini bisa menjadi simbol untuk membina silahturahmi melalui jalur pendidikan. Terlebih lagi, pendidikan harus tampil menjadi penyejuk dan terus berkembang," kata Rusdi menjelaskan kembali ucapan Mendiknas pada acara penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut.

Di bagian lain, kata Rusli, saat berkunjung ke Johor Bahru, Mendiknas juga menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog dengan perwakilan persatuan pelajar Indonesia (PPI), para dosen Indonesia serta guru-guru dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Rusdi mengatakan Mendiknas pada kesempatan tersebut menekankan bahwa pemerintah sangat peduli kepada pendidikan sehingga salah satu pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada beliau sebelum menuju ke Johor Bahru adalah untuk segera menata secara serius pembangunan sekolah bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sangat sulit masuk ke sekolah kebangsaan Malaysia karena berbagai faktor yang melingkupinya.
"Pak Nuh menyampaikan bahwa keberadaan sekolah Indonesia bagi semua anak Indonesia di manapun mereka berada termasuk di Malaysia menjadi prioritas Pemerintah," kata Rusdi.
Bahkan, kata Rusdi, Mendiknas mengharapkan agar PPI maupun dosen-dosen yang tengah belajar di seluruh semenanjung dapat memberikan kontribusinya menjadi guru di sekolah-sekolah yang akan dibangun tersebut.
Sementara itu, jumlah anak-anak TKI di Malaysia yang terdaftar wajib mendapatkan layanan pendidikan formal mencapai 50 ribu orang, tapi yang baru mendapatkan pendidikan sebanyak 10 ribu anak. Sekitar 419 anak mendapatkan pendidikan formal di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan sekitar lebih dari seribu anak-anak belajar pada program paket A dan B dibwah payung SIKK serta sejumlah anak-anak lainnya diberikan pelajaran membaca dan menulis dari pusat kegiatan belajar (learning center) yang dikelola oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan formal di ruko-ruko (rumah toko) yang disewa untuk SD dan SMP," ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam waktu dekat ini juga telah direncanakan pembangunan sekolah lagi di Malaysia untuk SD, SMP dan SMA dengan daya tampung 800 hingga 1000 murid.
“Kita sudah dalam proses dan rencananya tahun ini, pembangunannya bisa dimulai," ungkapnya.(abt/ant/*)