PROGRAM GARDUTASKIN DI DESA SUGIH WARAS, NGLUYU AMBURADUL

Nganjuk, Fajar Nusantara
Program Gardu Taskin yang dikucurkaan Pemerintah Propinsi Jawa Timar, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang sedianya diperuntukan membantu perekonomian masyarakat miskin, di desa Sugih Waras kecamatan Ngluyu di tengarai di selewengkan pengurus dan kepala desanya.
Dari hasil pantauan team di lapangan banyak kecurangan – kecurangan yang di lakukan pengurus Gardutaskin desa tersebut, diantaranya,masyarakat yang membutuhkan bantuan banyak yang tidak tersentuh kucuranran bantuan tersebut, bahkan cenderung salah sasaran, bukan masyarat miskin yang menerima bantuan  tetapi masyarakat mampulah yang menerimanya.Banyak warga yang membutuhkan bantuan mengeluhkan sikap pengurus yang terkesan pilih kasih 

Hasil wawancara kami dengan kepala desa Sugih Waras beberapa hari yang lalu beliau mengatakan kalau Gardutaskin di desanya berjalan lancar dan tidak ada kendala di lapangan, tetapi ketika team ingin bertanya lebih jauh beliau segera memutus pembicaraan dengan mengangkat telepon selulernya dan mengatakan kalau sudah ditunggu rekan kepala desa lain dikantor kecamatan, saat team menuju ke kantor kecamatan teryata di sana tidak ada acara.
Dikantor Kecamatan Ngluyu kami menemui Kabag Pemerintahan Rakidjan, beliau mengatakan seharusnya masyarakat sudah bisa menikmati bantuan yang diberikan pemerintah, karena begitu banyaknya bantuan – bantuan yang dikucurkan untuk mensejahterakan masyarakat, ada gardutaskin, koperasi wanita, PNPM, dan PUAP untuk petani, kalau semua bantuan ini dikelola dengan baik niscaya masyarakat terbantu dengan adanya program pemerintah ini.
Tetapi kadang – kadang desa banyak yang membuat kebijakan sendiri, hingga pidum( peraturan umum ) seakan tidak berlaku misal potongan 10% bagi peminjam dengan dalih sebagai simpanan.
Kami menyadari dengan keadaan desa – desa di wilayah kecamatan  kami, memang power yang ada di desa kami sangat minim, utamanya informa si yang masuk di wilayah kami, karena kami berada di daerah yang jauh dari kota kabupaten.
Kami dari fihak Kecamatan terbatas sebagai fasilisator saja, jadi apabila ada permasalahan yang ada dilapangan barulah kami memfasilitasi permasalahan yang ada, terkadang kami menghadapi kendala dilapangan karena banyak kepala desa yang merasa kalau dia dipilih langsung oleh rakyat. (Dto)