Muchtar Pakpahan Somasi Pemerintah Terkait UUD

Jakarta - Fajar Nusantara,
DR Muchtar Pakpahan, SH, MA selaku Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (MPO-KSBSI) mengajukan somasi kepada pemerintah, khususnya Presiden, terkait kebebasan beribadah dan kedaulatan negara. Pakpahan mengemukakan hal itu dalam acara dialog dengan pers dan sejumlah tokoh masyarakat tentang Somasi Kepada Presiden dan Ketua DPR-RI terkait Kebebasan Beribadah dan Kedaulatan Negara/Hukum, di Jakarta, Senin."Somasi itu telah kami dikirmkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan surat tertanggal 26 Agustus 2010," katanya dalam dialog yang juga menghadirkan pembicara dari anggota DPR, Lily Wahid, dan anggota DPD, Jhon Pieres.Menurut Pakpahan, somasi tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan presiden agar menjalankan
amanat UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat (3), pasal 27 (2), pasal 29 (2), pasal 28E, pasal 31 (2) dan pasal 34 (1 dan 2), dengan batas waktu sampai 31 Desember 2010."Jika sampai 31 Desember 2010, tidak menjalankan amanat tersebut, maka mulai Januari 2011, maka kami meminta pertanggungjawabannya," katanya.Pakpahan menegaskan, dalam perjalanan menuju 31 Desember 2010, pihaknya menemukan dua kejadian yang dinilai mengguncang bangsa Indonesia, yaitu pelanggaran kedaulatan RI oleh Malaysia terkait penangkapan dua petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah Indonesia (Kepri).Selain itu, adanya gangguan terhadap WNI yang akan beribadah yaitu dengan terjadinya penganiayaan terhadap dua orang penganut HKBP di Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, Jabar yang akan beribadah ke gereja (12/9). Pakpahan menilai terhadap dua kejadian tersebut pemerintah sepertinya tidak menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, serta tidak menegakkan jaminan kebebasan beribadah.Sementara itu, anggota Komisi I DPR Lily Wahid mengingatkan seluruh pemimpin di Indonesia agar mencontoh sikap pluralisme yang telah dipelopori para pendiri bangsa lewat penetapan dasar negara Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika bagi seluruh rakyat Indonesia.Politisi dari FPKB itu mengharapkan kepada para pemimpin Indonesia agar bertindak tegas menghadapi setiap ancaman kedaulatan NKRI dari negara lain, seperti halnya ditunjukkan para pemimpin pendiri bangsa antara di era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto.(ant/*)