HASIL UJIAN PERANGKAT DI DESA MLORAH TERANCAM DIBATALKAN

Nganjuk-Fajar Nusantara,
Gejolak yang terjadi di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso terkait dugaan kecurangan panitia penyelenggaraan ujian perangkat desa terus berlanjut. Bahkan belakangan ini kasus tersebut malah semakin meruncing.
Dikabulkannya gugatan warga ke PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara ) bisa menjadi tonggak awal sejarah perjuangan reformasi yang terus bergulir di Desa Mlorah. Sebab, jika gugatan warga di jalur PTUN yang sidangnya dimulai rabu (05/05) itu berhasil menang, sudah pasti hasil ujian dan bahkan para perangkat yang baru dilantik itu akan dibatalkan.
Selain itu, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi A DPRD Nganjuk juga sudah mendekati final.
Serangkaian pemanggilan sudah dilakukan, baik dari pihak panitia, para calon maupun warga selaku penggugat. Setelah masing-masing menjalani pemeriksaan dari Dewan secara terpisah, rencananya dalam waktu dekat mereka akan di konfrontir atau dipertemukan.
Selain itu, seiring dengan perkembangan penanganan kasus itu, berhembus kabar miring tentang adanya salah satu anggota dari komisi A yang diduga turut terlibat dan akan membantu pihak panitia agar lolos dari segala dugaan penyimpangan yang dituduhkan. Namun hal itu dibantah keras oleh Supiono, Ketua komisi A DPRD Nganjuk. Menurutnya, itu berita yang tidak benar. Bahkan Supiono menjamin bahwa pihaknya akan bersikap netral. '' Tidak ada keberpihakan dari komisi A, kalau memang salah ya akan kita nyatakan salah. Dan jika nanti dari hasil pemeriksaan kami ternyata panitia terbukti bersalah, maka kami akan memberikan surat rekomendasi kepada pihak terkait agar hasil ujian di Desa Mlorah itu dibatalkan'' tegas Supiono kepada Fajar Nusantara beberapa saat sebelum memulai acara pemeriksaan terhadap para perangkat baru yang sudah dijadwalkan, kamis (29/03).
Tentu saja pernyataan dari Supiono tersebut sempat membuat warga desa mlorah memperoleh sebuah harapan baru untuk menguak tabir misteri tentang adanya dugaan kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia beberapa waktu lalu.
Sebab, saat ini DPRD Kabupaten Nganjuk, Khususnya Komisi A memang menjadi salah satu pengharapan bagi warga Desa Mlorah yang tengah berjuang keras untuk memunculkan kebenaran yang telah mereka yakini. '' Semoga saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di Dewan bisa bersikap profesional, netral dan proporsional sehingga bisa memberikan solusi sekaligus memunculkan kebenaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku'' ujar Santoso, kordinator dari para aktifis warga Desa Mlorah kepada Fajar Nusantara, baru-baru ini.
Yang lebih menarik lagi, menurut informasi yang berhasil didapatkan Fajar Nusantara dilapangan, pihak panitia, khususnya Sunardjo ( carik Desa Mlorah ) sudah mulai kelabakan dan berusaha mendekati tim pengacara dari Warga Desa Mlorah untuk melakukan loby-loby agar bisa lolos dari kasus dugaan kecurangan itu. Namun  saat Fajar Nusantara berusaha mengkonfirmasi Sunardjo ke kantor Desa Mlorah, Senin (03/05), sayangnya belum berhasil. '' Pak carik sedang keluar mas '' kata salah seorang perangkat Desa Mlorah yang sedang bertugas di kantor Desa.
Tetapi saat itu, Kepala Desa Mlorah, Dodik Hermawan kebetulan sedang ada di ruangannya. Sehingga Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Fajar Nusantara  menemui Kades untuk mengkonfirmasi segala hal dan perkembangan terkait kasus yang semakin memanas itu. Namun lagi-lagi Fajar Nusantara masih belum beruntung, Kades Dodik nampak Enggan menjawab pertanyaan wartawan. '' Saya No Coment saja mas, nanti takutnya salah (tim)