Peningkatan Pembangunan Melalui Dukungan CSR dan PKBL

Jombang Fajar Nusantara
Sebagai tindak lanjut dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitran dan Bina Lingkungan (PKBL) maka pemerintah Kabupaten Jombang telah mengadakan forum kordinasi. Hadir pada kesempatan itu, Direktur Pembinaan PKBL PTPN X selaku Kordinator PKBL BUMN di Jawa Timur, Ir. Wasis yang didampingi oleh Kepala Bappeda, Agus Riadi. Dalam sambutanya Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto, MMA., mengatakan bahwa situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Jombang sangat memungkinkan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di sini, terlebih lagi adanya dukungan pemerintah tentang tata ruang yang sudah tersedia dengan baik dan adanya kerangka reguler penjabaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 209 sampai dengan 2013.

Beberapa program prioritas yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, efektivitas penangulangan kemiskinan, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayan sosial kemasyarakatan, memperkuat produktifitas ekonomi daerah yang berbasis agribisnis, menumbuhkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dan peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup.
Dana CSR merupakan beberapa persen keuntungan yang berasal dari perusahan swasta, BUMD dan BUMN yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bentuk kegiatan ini bisa berbeda bisa juga sama, yang sama biasanya adalah sama-sama mengusahakan income generating buat masyarakat, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat. Memang masih ada perdebatan dalam pengaturan CSR ini. Dalam undang-undang perusahaan, CSR ini adalah kewajiban perusahaan, yang besarnya diatur oleh Negara. Bagi perusahan sebenarnya CSR ini adalah good to have, yang justru must to have adalah community development (pembangunan masyarakat) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ini.
Lebih lanjut, Ir. Wasis mengatakan bahwa dengan menyalurkan dana CSR tersebut, masyarakat dan pihak BUMN akan sama-sama diuntungkan. Menurutnya, jika ini dapat ditindaklanjuti dengan baik, pihak BUMN dapat mempromosikan perusahaannya melalui promosi lewat spanduk atau branding. Selain itu, masyarakat kurang mampu sebagai pelaku UMKM akan diuntungkan dengan adanya bantuan CSR untuk pengembangan usahanya. Seperti diketahui, pada tahun lalu, dana pemasukan dari usaha di Jatim mencapai Rp 628 triliun dan sekitar 8% dari total tersebut, yakni sekitar Rp 53,04 triliun berasal dari UMKM.
Data tersebut diketahui dari hasil total UMKM yang terdaftar atau telah mengajukan ijin pada pemprop, kabupaten/kota, hingga yang belum mengajukan ijin.
Forum komunikasi yang diadakan pada Selasa, 19 Oktober 2010 bertempat di Ruang Soeroadiningrat, juga dihadiri oleh Kepala dinas/instansi terkait, para pimpinan perusahan swasta, BUMN, BUMD dan bank-bank di wilayah Kabupaten Jombang. Pada akhirnya Agum Riadi menyampaikan kesimpulan bahwa beberapa program yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk realisasi CSR dan PKBL diprioritaskan pada pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Dana CSR dan PKBL tetap berada pada perusahaan, sementara itu pemerintah mengajukan program dan perusahaan yang melakukan pendanaan. (hms/top)