Wakil Ketua Banggar DPR Jadi Saksi Kasus Korupsi Kemenakertrans

Jakarta - Fajar Nusantara
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey, hadir di Pengadilan Tipikor. Olly dijadikan saksi dalam kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) dengan terdakwa Dadong Irbalewan, yang sempat menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Ditjen P2KT Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Di dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, yang berlangsung kurang lebih satu jam sejak dimulai pada pukul 19.00 WIB, belum lama ini. Olly lebih banyak menceritakan mengenai tugas dan wewenang dia sebagai anggota Banggar DPR. Terutama prosedur dalam pengesahan dana untuk proyek PPID.
Olly menegaskan, jika pengesahan Rp 500 miliar untuk PPID itu ada di dalam rapat. Peserta rapat pada saat itu adalah unsur pemerintah dan Banggar DPR.
"Angka Rp 500 miliar itu dari asumsi," jelas Olly. Dia menjelaska nilai anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam APBN-P 2011. Namun mengenai pengalokasian serta daerah-daerah mana saja yang menerimanya, ditegaskannya itu bukan wewenang Banggar.
"Untuk kegiatan diusulkan oleh departemen teknis," tegasnya.
Olly sendiri mengaku tidak mengetahui perihal pertemuan anggota Banggar lainnya, Tamsil Limrung, dengan pejabat Kemenakertrans di Hotel Crown yang difasilitasi oleh Iskandar Prasojo. Pertemuan itu untuk membahas sebuah proyek yang dilontarkan oleh Iskandar atau Acoz.
"Saya tidak tahu," ujar Olly yang mengaku tidak mengenal Sindu Malik.
Saksi lainnya yang dihadirkan adalah pegawai BNI Cabang Kemenakertrans Kalibata, Tery Phosa. Tery menegaskan jika Dharnawati memang pernah melakukan penarikan tunai Rp 1,5 miliar dari BNI.
Tery sendiri mengaku pernah menanyakan untuk apa uang itu. Dharna menjawab, "Untuk pembayaran THR." (mok/lh/abd/*dtc)